8 Oct

Panduan Menjadi Presiden

Saya siap memberikan garansi, pasang badan dan bertanggungjawab bila Omnibus Law atau UU Cipta Kerja memantik dampak buruk bagi rakyat, sebab kami meyakini UU tersebut hanya dipersembahkan untuk kepentingan rakyat,”

Tentu kutipan pernyataan di atas bukan pernyataan Presiden Jokowi. Beliau tak sekeren itu. Hal ini sekadar tutorial penggalan Pidato Presiden dalam menyikapi situasi dewasa ini.

Ksatria! Indonesia begitu amat merindukan sosok Presiden yang menaruh jiwa kepemimpinan yang berorientasi pada kepentingan rakyat. Terkesan utopis, namun setidaknya rakyat masih menaruh harap yang lebih kepada pemimpinnya agar hidup rakyat tak digantungkan pada orang yang salah.

UU Cipta Kerja, Omnibus Law. Hmmm, substansi panjang lebar ratusan halaman mungkin telah dielaborasi para akademisi, praktisi dan sebagian rakyat. Namun, maaf saya tidak membahas substansinya karena ruang publik sangat penuh sesak beradu dan bertarung tentang narasi substansi UU. Pro narasi bertarung dengan kontra narasi. Bahkan ditambah dengan adanya instruksi lembaga negara yang ikut serta meramaikan kontra narasi. Penuh sesak dengan informasi yang berlimpah!

Akan tetapi, pertarungan narasi yang telah tumpah menjadi gerakan demonstrasi juga tak mungkin terelakkan. Ada beberapa yang yakin bahwa UU Cipta Kerja akan menjadi legacy Presiden Jokowi memangkas aturan menjadi lebih sederhana dan ringkas. Namun, tak sedikit juga orang yang menolak terbitnya UU tersebut dikarenakan tidak mencerminkan kepentingan masyarakat.

Rasanya kini bukan tentang benar atau salah bahwa ada muatan ketidakadilan atau kekeliruan di dalam aturan tersebut. Namun, rasa curiga dan pertanyaan rakyat yang tak terjawab secara jelas oleh pemimpinnya. Tiada lain karena miskinnya jiwa ksatria seorang Presiden yang tak mampu memberikan ketenangan kepada masyarakat bahwa UU Cipta Kerja tak membahayakan atau mengancam keadilan dan kesejahteraan rakyat.

Maka, bila Presiden Jokowi berani tampil dengan kepala tegak bersuara lantang untuk pasang badan terhadap baik-buruknya pengesahan UU Cipta Kerja, tentu rakyat akan tenang dan tidak memicu gelombang massa yang terus bergejolak.

Mungkin sudah hobi penguasa, bila ada riuh rendah tentang kebijakan atau aturan yang bergejolak di masyarakat, para pemimpin tak berani tampil di muka untuk menjelaskan dan memberikan garansi bahwa rakyat tak dirugikan. Rakyat butuh kejelasan dan garansi bahwa aturan yang diputuskan pemimpinnya tak menyiksa sendi keadilan dan kesejahteraan rakyatnya. Seperti biasa, kita sangat miskin jiwa ksatria seorang pemimpin.

Sebagai mantan Presiden, saya ingin memberikan panduan sederhana menjadi seorang Presiden. Sederhana sekali, Jokowi hanya perlu tampil ke publik menjelaskan semua kekhawatiran, ketakutan dan kecemasan masyarakat tentang nasibnya yang disundul UU Cipta Kerja. Lalu, berikanlah rakyat garansi bahwa UU tersebut takkan menyiksa rakyat. Bilang saja secara lantang, hei rakyat, tenang saja, UU ini baik dan bagus untuk rakyat.

Lalu kita tinggal menunggu, apakah Presiden Jokowi bisa bersikap sekeren itu?

Aku, kamu, dan kita semua memiliki kesempatan yang sama untuk menunggu Presiden Jokowi.

Apabila besok, lusa atau nanti Presiden Jokowi menjelaskan panjang lebar dan menebar garansi bahwa UU Cipta Kerja tak membahayakan rakyat, tapi rakyatnya masih ragu dan cemas. Artinya, kita berjumpa dengan masalah yang lebih fundamental yaitu rakyat yang kehilangan kepercayaan pada Presidennya.

Sebab, bila rakyat percaya dengan Presiden, rakyat akan secara leluasa mempersilahkan pemimpinnya bereksplorasi. Bahkan, kalaupun rakyat tutup mata dengan kebijakan Presiden, rakyatnya tak cemas sebab dalam batinnya mereka yakin bahwa Presiden mengetahui dan memahami arti keadilan dan kesejahteraan bagi rakyatnya.

“Memimpin harus menyertakan hati. Bila hati pemimpin sudah mati, yang muncul hanyalah kedzaliman,”

Safarian Shah Zulkarnaen – Ketua Umum HMI Cabang Jakarta Selatan

Leave a Reply