15 Jul

Krisis Budaya Malu dan Tanggungjawab Pemerintah dalam Penanganan Pandemi Covid-19

Fenomena bencana covid-19 telah membuat negara pontang panting. Terutama dalam penanganan bidang kesehatan dan perkonomian.

Pemerintah dituntut menyelamatkan nyawa warganya yang hampir setiap harinya berjatuhan akibat covid-19. Sementara itu, penerapan psbb, ppkm, lockdown, social distancing dan yang lainnya berdampak pada memburuknya kondisi perekonomian. Akibatnya banyak orang menderita.

Dalam situasi darurat seperti ini, satu hal menarik adalah  kita bisa melihat budaya bertanggung jawab pemimpin suatu bangsa dan mengukur rasa malu nya. Mirip Seperti kata orang bijak, dalam perjalan, musafir akan menampakan wajah aslinya.

Begitulah faktanya, fenomena bencana covid yang berkepanjangan menampilkan itu dengan gamblang. Ada yang merespon dengan meletakan jabatan yang dia emban karna merasa gagal menjalankan tugas, ada yang hanya meminta maaf, bahkan ada yang membantah apologis.

Misalnya, India. 12 Menteri di India diberitakan mengundurkan diri.  Diantara Menteri itu adalah Menteri Kesehatan. Seperti dilansir dari DW “Di antara mereka yang diminta untuk mundur adalah Menteri Kesehatan Harsh Vardhan, atas alasan kurang baiknya penanganan bencana krisis virus corona”.

Disisi lain, Kesalahan dalam mengambil kebijakan terkait penanganan covid-19 pun membuat pemerintah belanda mengakui kesalahanya dan meminta maaf.

Dilansir dari berita yang ditayangkan CNN, akibat dari pelonggaran yang di ambil pemerintah belanda telah menyebabkan 9.300 orang dilaporkan positif Covid-19 pada Minggu (11/7). Sehari kemudian, Belanda juga melaporkan 8.500 infeksi baru corona.

Dari sini kita melihat, pemerintahnya masih memiliki telinga. Sehingga Keluh kesah masyarakat berpeluang terdengar oleh pemerintah dan kebijakan – kebijakannya memiliki kemungkinan untuk dievaluasi, diberhentikan atau tetap dilanjutkan.

Setelah meminta maaf, merekapun menerapkan kembali sejumlah aturan jaga jarak pada Jumat pekan lalu, termasuk menutup kelab malam, salah satu tempat Covid-19 varian Delta merebak di tengah kalangan muda.

Selain itu, jelas tampak pemerintah transparan dalam mengelola negara, atau lembaga penyuplai data berdiri independet dan berintegritas. Fakta tetang pemerintah dapat siketahui oleh masyarakat, tampa perlu di tutup tutupi.

Sementara itu, di Indonesia sendiri, alih alih mengundurkan diri atau sekedar meminta maaf, pejabat negaranya membantah setiap tudingan dari masyarakat, dan balik menantang. Seperti yang dikatakan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan.

“Jadi kalau ada yang berbicara bahwa tidak terkendali keadaannya, sangat-sangat terkendali. Jadi yang bicara tidak terkendali itu bisa datang ke saya. Nanti saya tunjukkan ke mukanya bahwa kita terkendali,” ujar Luhut dalam konferensi pers daring pada Senin (12/7/2021). Dilansir dari Kompas.com.

Presiden Jokowi, ketika ditanyai perihal penanganan dari Pemerintah hanya bisa menjawab “saya tidak tau” atau “loh kok tanya saya” dengan entengnya.

Tak hanya itu, pemerintah melanggar sendiri aturanya. Pemerintah menghimbau masyarakat untuk di tetap berada di rumah, tidak mengadakan kegiatan yang mengundang kerumunan dll dalam rangka mencegah penyebaran virus. Akan tetapi yang ditunjukan oleh pemerintah adalah tindakan sebaliknya.

Kita mungkin tidak pernah lupa, momen saat Jokowi berserta pejabat negara lainya menghadiri acara pernikahan influencer terkenal Atta Halilintar dengan Aurel Hermanshah.

Sementara dibanyak tempat, kita melihat acara pernikahan warga banyak dibubarkan oleh aparat. Selain itu, salah seorang pemuka agama dihukum akibat kerumunan yang terjadi yang diakibatkan olehnya.

Oleh karenanya, dari sini kita bisa melihat negara mana yang memiliki budaya bertanggung jawab dan rasa malu yang besar jika tidak menjalankan tugas dengan benar dan mana yang tidak.

Tetapi tentu masih ada harapan untuk memperbaiki semuanya, sejatinya masyarakat tidak hanya menginginkan perkara undur mengundurkan diri, atau sekedar minta maaf, namun jauh dari itu adalah yang lebih substansi terselesaikanya masalah yang sedang dihadali dengan segera dan negara segera pulih.


Khalid Syaifur Rahman – Ketua Bidang Pemberdayaan Ummat HMI Cabang Jakarta Selatan

Leave a Reply