14 Oct

Ketum HMI: Diam-Diam Gerakan Mahasiswa Diredam Jelang Pelantikan Presiden

JAKARTA – Penolakan terhadap pengesahan UU KPK, RUU KUHP, dan beberapa tuntutan lainnya menjadi motivasi awal gerakan mahasiswa untuk melakukan demonstrasi yang massif.

Terlebih, dalam perjalanan beberapa aksi demonstrasi, banyak nyawa para demonstran terenggut dan masih menyisakan misteri tentang penyebab kematiannya.

Maka, wajarlah bila perjuangan gerakan mahasiswa berbuah pahit, karena Pemerintah dan DPR RI hanya melakukan penundaan terhadap pengesahan RUU tersebut serta adanya upaya pemberangusan nilai demokrasi hingga menghilangkan nyawa demonstran.

“Yang diinginkan sedari awal ada sebuah determinasi agar RUU dan UU yang bermasalah bukan hanya ditunda, tapi dibatalkan. Pemerintah dan DPR jangan memaksakan kehendak dan mencari jalan pintas. Bila masyarakat menangkap gejala tentang adanya masalah, maka sadarlah sebagai penguasa untuk senantiasa berpihak pada rakyat, rakyat masih menjadi tuanmu kan?,” ujar Safarianshah Zulkarnaen, Ketua Umum HMI Cabang Jakarta Selatan.

Namun, gerakan mahasiswa terus bergulir dan berkembang, salah satunya tuntutan tentang UU KPK yang mengarah pada perlu atau tidaknya dikeluarkan Perppu (Peraturan Presiden Pengganti Undang-Undang).

Penundaan pengesahan dan sikap represif yang menyebabkan hilangnya nyawa para demonstran ternyata bukan hanya menjadi catatan merah dalam kehidupan demokrasi di Indonesia, tapi kini muncul upaya peredaman gerakan mahasiswa secara diam-diam karena dalam waktu dekat akan diselenggarakan Pelantikan Presiden Jokowi di periode kedua.

Oleh karena itu, Ketua Umum HMI Cabang Jakarta Selatan, Safarianshah Zulkarnaen ingin menegaskan bahwa ketidakmampuan pemerintah dan DPR menyajikan produk hukum yang bisa diterima masyarakat sudah cukup menjadi torehan yang buruk, maka jangan tambah keburukan itu dengan secara diam-diam tawar menawar dan mengkondisikan gerakan mahasiswa untuk menyembunyikan masalah jelang Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden.

“Pelantikan Presiden akan menjadi titik balik perubahan peradaban masyarakat Indonesia, jadi seyogyanya Presiden di periode kedua rela meletakkan semua daftar inventaris masalah di atas meja sehingga saat pengambilan sumpah dan ikrar ia masih bisa melihat banyak masalah negeri yang membutuhkan penetrasi kekuasaan yang berpihak pada rakyat. Bagi pemimpin yang terpenting penyelesaian masalah, bukan mencari celah untuk menyembunyikan masalah,” tambah Mantan Presiden Mahasiswa – BEM KM IISIP Jakarta.

“Masalah negeri tak perlu disembunyikan, atau bahkan ada upaya mengiming-imingi mahasiswa kenyamanan agar gerakan mahasiswa meredam sehingga suasana Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden kondusif. Indonesia itu negeri yang mengajarkan nilai kejujuran, maka salinglah bertanya dan memastikan, bila mahasiswa kini diam atau mendiamkan dirinya karena tergoda iming-iming, artinya mahasiswa telah mengkhianati nafas perjuangan rakyat,” tuturnya.

Safarianshah menilai, peredaman demonstrasi mahasiswa merupakan bentuk pemberangusan secara halus yang menawarkan sesuatu yang menggiurkan.

“Jangan sampai kebenaran dibungkam, apalagi keburukan disembunyikan dengan imbalan sesaat. Idealisme mahasiswa terlalu mahal untuk dibayar hanya dengan secerca rupiah,” tegas Mahasiswa Pascasarjana IISIP Jakarta.

“Sebagai epilog, harus dipahami, sebagai mahasiswa uang bukanlah agama, mahasiswa memiliki kemewahan idealisme yang menjadi motivasi perlawanan untuk menyuarakan kebenaran. Kita buktikan, sampai kapan kekuatan gerakan mahasiswa disembunyikan? Dan mari saksikan secara seksama, apakah ada organisasi mahasiswa yang berkhianat dan mengambil keuntungan? Dan seberapa kuat tawaran diam-diam kepada mahasiswa agar bersikap diam?,” pungkas Safarianshah yang juga penulis Buku ‘Satire untuk Politikus’.

Leave a Reply