27 Aug

2 Orang Tewas, Pemprov DKI Gagal Wujudkan Pedesterian Ramah Pejalan Kaki 

JAKARTA – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang dibantu Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) ditengarai takut menindak Mall Pejaten Village yang menjadi kendala tertahannya pembangunan Jembatan Penyebrangan Orang di Pejaten, Jakarta Selatan.

Ketua Umum HMI Cabang Jakarta Selatan, Safarianshah Zulkarnaen menjelaskan, HMI telah mengadvokasi aduan dan aspirasi masyarakat sejak 2017 untuk menghadirkan JPO di Pejaten karena telah menelan 2 korban tewas akibat tidak terfasilitasinya tempat penyebrangan.

“Sejak 2017 sampai 2019, kami sudah beraudiensi beberapa kali dengan Pemkot Jakarta Selatan terkait JPO Pejaten namun tidak ada keseriusan dan tidak ada sikap kooperatif untuk menyelesaikan masalah bahkan Walikota Jakarta Selatan selalu mangkir, mungkin masalah ini tidak dianggap serius oleh Walikota, ” ujar Safarianshah.

Selain itu, akibat tidak adanya kepastian dan jawaban terkait pembangunan JPO di Pemerintah Kota Jakarta Selatan, lebih lanjutnya HMI Cabang Jakarta Selatan beraudiensi dengan TGUPP DKI Jakarta, pada Agustus 2019 lalu.

“Awalnya saya berharap banyak dengan TGUPP DKI Jakarta agar punya penetrasi lebih untuk memaksimalkan perannya. Namun, kendala yang ditemui sama yaitu pihak Mall Pejaten Village tidak kooperatif menyerahkan kewajiban fasilitas sosial (fasos) dan fasilitas umum (fasum). Sayang sekali TGUPP tak bisa berbuat banyak ketika berbenturan dengan Mall Pejaten Village,” tambah mantan Presiden Mahasiswa IISIP Jakarta ini.

“Jawaban terakhir TGUPP dan Pemkot Jakarta Selatan, mereka sudah maksimal mendorong Pejaten Village menyerahkan fasos dan fasum. Namun, sampai saat ini Pejaten Village tidak kooperatif. Hal ini membuktikan bahwa ada sesuatu hal yang membuat Pemerintah Provinsi DKI dan Kota Jakarta Selatan menjadi tak punya taji menindak Mall yang tidak tertib,” lanjut Safarianshah.

Selain itu, Safarianshah menyayangkan adanya inkonsistensi terhadap komitmen untuk menyediakan fasilitas umum bagi para pejalan kaki, terlebih sudah dua orang meninggal akibat tidak tersedianya tempat penyebrangan yang memadai.

“Gubernur DKI beserta jajaran bersama TGUPP dan tingkatan Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Selatan inkonsisten terhadap apa yang mereka cita-citakan. Akhirnya kami sampai pada satu kesimpulan bahwa Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Kota Administrasi Jakarta Selatan dan TGUPP dengan sadar melakukan pembiaran atas tidak tersedianya fasilitas penyebrangan yang sudah menewaskan dua pejalan kaki, ” pungkas Safarianshah.

Leave a Reply